ADVETORIAL DPRD KABUPATEN SIAK

Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Siak, saat menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Siak.

DPRD Berharap Siak Lebih Maju 

SIAK (VOKALONLINE.COM)- Wakil Ketua II DPRD Siak, Androy Aderianda,  menyampaikan, pengembangan IT untuk anak muda dan UKM. Dikatakan, seluruh usaha menggunakan IT tidak hanya fokus pada pengembangan fisik tapi juga pembangunan sumber daya manusia.

"Pada pembahasan RPJMD nanti, kami harapkan hal itu masuk dalam program kami akan mendukungnya," katanya. 

lebih lebih lanjut dikatakan, perkembangan IT memang harus dikejar dan dipelajari biar tidak tertinggal sehingga dapat sejajar dengan pihak lain yang menguasai IT.

Sementara Marudut Pakpahan, mengucapkan selamat kepada Bupati dan wakil bupati Siak atas pelantikannya.

Dengan dinamika politik setelah terpilihnya parpol sama-sama membangun Kabupaten Siak satu kesatuan semua untuk kepentingan masyarakat.

"Mudah-mudahan keduanya bisa lebih menyejahterakan rakyat berdaulat dalam ekonomi dan pangan serta mewujudkan apa yang ada dalam rpjmd nantinya," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Nelson Manado. Menurutnya,  masyarakat Siak memiliki harapan baru atas lahirnya pemimpin yang dicintai masyarakat.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi janji politik dapat direalisasikan lewat rpjmd ia yakin jika semua pihak mendukung tentu saja apa yang menjadi tujuan tercapai. 

"Sebagai legislatif, saya akan mengawal dan mendukung jika itu kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

lebih jauh dikatakannya, kehadirannya sebagai bentuk Simpati atas apa yang diraih dan diharapkan kedepan di tangan keduanya siap menjadi lebih Baik.***

Robi Cahyadi

Gerindra Dorong Pertumbuhan Sektor Indrustri

Juru Bicara Fraksi Gerindra Robi Cahyadi, menyampaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2020 sebesar 265 miliar lebih, dimana mengalami kenaikan dari anggaran sebesar 234 miliar lebih atau terealisasi sebesar 113,45 persen dari target. 

Dalam hal ini Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Siak yang sudah bekerja dalam meningkatkan pendapatan daerah.  Disisi lain, jika dilihat dari aspek perencanaan, ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian.Hal ini juga terjadi pada perencanaan Anggaran Tahun 2019. 

Asumsi yang digambarkan dalam target berarti masih mentah, terlalu dangkal sehingga realisasinya justru melonjak dari ekspektasi awal. Dari hasil memang bagus, karena ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan tetapi tidak baik dalam proses penyusunan perencanaan. 

Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 113,45 persen belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah, perlu kreatifitas program terpadu antar OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. 

Maka dari itu, Fraksi Gerindra mengusulkan perlunya kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komprehensif sehingga target capaian pendapatan benar-benar pada angka yang ditargetkan sesuai dengan kondisi potensi daerah.

Berkaitan dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat dana bagi hasil pajak Kabupaten Siak tahun 2020 terealisasi sebesar 375 miliar lebih, mengalami penurunan dari anggaran tahun 2020 sebesar 439 miliar lebih atau hanya terealisasi sebesar 85,49 persen dari target. Hal ini juga terjadi pada Tahun Anggaran 2019, mohon dijelaskan mengenai tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan.

Belanja daerah, baik itu Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung realisasinya hanya 88,65 persen dan 92,81 persen, sehingga tidak terserap sebesar 234 miliar lebih. Jika dilihat dari sisi penyerapan Anggaran Belanja Daerah ini masih kurang maksimal sehingga pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya masih kurang terpenuhi ataupun tertinggal.

Tanpa bermaksud mencari kelemahan atau kesalahan OPD Pengguna Anggaran, kami bermaksud pada Tahun Anggaran 2021 dan seterusnya dapat disiplin dalam pelaksanaan program Anggaran yang dibingkai dalam PERDA tentang APBD dapat ditegakkan sesuai aturan yang berlaku sejak Perencanaan dan sampai dengan pelaksanaan Penganggaran dijalankan.

"Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri, terutama dalam hal mendorong investasi untuk industri inklusif atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Misalnya dengan mempermudah perizinan investasi dibidang-bidang usaha padat karya, memperbaiki infrastruktur serta memberikan insentif untuk industri inklusif dan manufaktur. Selain itu, Fraksi Gerindra siap untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengatur pemerataan industrialisasi. Sebab sejauh ini industrialisasi di Kabupaten Siak masih terpusat pada wilayah tertentu," jelasnya. 

Fraksi Gerindra berharap desain pembangunan di Kabupaten Siak dapat mencantumkan strategi dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan (aspek spesial), untuk menyempurnakan fokus pembangunan yang berdimensi sektoral. Bagi Fraksi Gerindra, aspek spasial (kewilayahan) dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang bersifat afirmatif (afirmatif policy) sekaligus sebagai pedoman untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah (regional disaparities).

Fraksi Gerindra meminta agar Pemerintah Kabupaten Siak untuk lebih memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar yang merata. Misalnya Rencana Pengaspalan Jalan Bukum di Kampung Minas Timur yang perencanaanya Tahun Anggaran 2015 namun sampai Tahun ini belum terealisasi pekerjaannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Siak untuk memperhatikan keberadaan infrastruktur di wilayah terluar Kabupaten Siak seperti Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit yang selama ini Masyarakatnya menggunakan kapal sebagai sarana transportasi dan jika kita lihat di Peta, Kampung Teluk Lanus ini masih satu daratan dengan Kabupaten Siak. Mohon dijelaskan oleh sdr. Bupati yang menjadi penghambat akan terealisasi infrastruktur yang adil dan merata.

Kita ketahui bersama pengelolaan Blok Rokan akan diambil alih oleh Perusahaan Plat Merah milik negara pada Bulan Agustus mendatang jika tidak ada perubahan, Wilayah Kabupaten Siak merupakan salah satu dari 5 Kabupaten yang masuk dalam blok tersebut, dimana di Kecamatan Minas merupakan lapangan yang diprediksi memiliki kandungan minyak sangat baik. Maka dari itu kami Fraksi Gerindra menanyakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak terkait pengelolaan pajak bagi hasil, penyerapan tenaga kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi tersebut. Disini kami Fraksi Gerindra juga mendorong Pemerintah Kabupaten Siak untuk melakukan komunikasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait peluang kerja anak tempatan/lokal.

Di lihat dari data BPS Kabupaten Siak dalam Angka 2020 Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar 1.171 ribu ditahun 2019 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Angka ini didominasi pencari kerja pada usia 15-19 tahun sebesar 831 ribu, dimana angka ini mengindikasikan banyaknya pencari kerja yang berasal dari lulusan SMP dan SMA/SMK. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama khususnya OPD terkait untuk memberikan pelatihan atau pembinaan keterampilan karna banyak perusahaan sekarang mencari pelamar kerja yang minimal memiliki Ijazah Strata 1 (S-1) atau memiliki sertifikat keterampilan yang diakui jika pelamar dari SMK.

Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai memberikan dampak positif bagi Kabupaten Siak karna jalur yang dilalui melewati wilayah Kabupaten Siak, dari sisi pendapatan pajak tentunya memberikan andil. Namun, dalam hal ini kami dari Fraksi Gerindra ingin menyampaikan terkait keluhan Masyarakat disekitar pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai. Khususnya Masyarakat di Kelurahan Minas Jaya yang rumahnya berdekatan dengan proyek pembangunan, dimana kegiatan tersebut membuat rumah mereka retak ataupun rusak ringan karna getaran mesin-mesin yang beroperasi. Dalam hal ini perlunya perhatian Pemerintah Kabupaten Siak untuk andil dalam membangun komunikasi dengan pengembang terkait bantuan perbaikan rumah Masyarakat yang terdampak.

Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kabupaten Siak benar-benar mempersiapkan secara matang rencana fase rehabilitasi dan rekonstruksi sosialekonomi pasca wabah Covid-19 ini selesai. Dalam masa kontijensi fase rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, struktur APBD Kabupaten Siak tahun 2022 sudah harus jelas perencanaan program, pembagian peran dan perencanaan keuangannya. Hal ini penting mengingat fase rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan aspek yang sangat krusial, namun seringkali terabaikan. Dalam konteks penanganan Covid-19, agar tidak hanya dampak ekonomi saja yang perlu direspon (seperti isu PHK, penurunan pendapatan mayoritas warga dan sebagainya). Tetapi juga perhatian terhadap dampak sosial, misalnya angka natalitas yang naik, perceraian dan KDRT yang meningkat, problem pembelajaran anak-anak sekolah dan sebagainya.

Di luar dari hal penangan Covid-19 tersebut, Fraksi Gerindra berharap adanya program yang mengarah pada pemeliharaan investasi sosial berupa Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) yang sudah mulai mentradisi sejak isu Covid-19 meluas di tengah-tengah Masyarakat. Harus ada program reguler agar kebiasaan baik ini bisa berkelanjutan dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam kesehariannya, sekalipun wabah Covid-19 menghilang. Hal ini penting agar program kesehatan untuk warga tidak hanya bersifat kuratif melainkan juga preventif dan promotif.

Akhir dari penyampaian ini kami dari Fraksi Gerindra mengucapkan terimakasih kepada sdr Bupati atas pengabdian diri kepada Masyarakat Kabupaten Siak selama 5 tahun ini, serta bergandengan tangan dengan kami di Legislatif dalam mensukseskan pembangunan di Negeri Istana ini. Selanjutnya sdr Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih secara konstitusi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi lebih untuk kemajuan dan kemakmuran Masyarakat Kabupaten Siak.***

Syamsurizal

Fraksi Demokrat Apresiasi Kinerja Maksimal Pemkab Siak

Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Syamsurizal, menyampaikan  apresiasi atas hasil kinerja maksimal Pemerintah Kabupaten Siak. 

Apresiasi tersebut, dari sektor pendapatan daerah, yakni untuk pajak, retribusi daerah, dan transfer pemerintah lainnya serta transfer Pemerintah Provinsi Riau.

Pendapatan daerah dari sektor tersebut, telah mancapai bahkan melebihi 100 persen. Kedepannya, kata Syamsurizal, Fraksi Demokrat mengharapkan Pemkab Siak dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan kembali demi pembangunan Kabupaten Siak.

Selain itu, Syamsurizal S. Ag, juga menyampaikan terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana pada tahun anggaran 2020 untuk hasil BUMD atau pengelolaan leyaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp 67,475 milyar lebih dan terealisasi Rp 66,886 milyar lebih atau  99,13 persen dari target yang ditetapkan. Sementara tahun 2019, dianggarkan sebesar Rp 73,977 lebih dan terealisasi sebesar Rp 74,348 milyar lebih.

"Artinya pada tahun 2020 terjadi penurunan target dan capaian dari hasil BUMD yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu dippertanyakan  mengapa terjadinya penurunan capaian atau target," kata Syamsurizal.

Fraksi Demokrat menilai perlu dilakukan penyehatan bagi BUMD yang dirasa cukup mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah. 

Point selanjutnya dari Fraksi Demokrat terkait kebijakan belanja bantuan sosial. Dimana dianggarkan Rp 58,248 milyar lebih dan hanya terealisasi Rp 47,968 milyar lebih atau  82,35%.

Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Siak tahun 2020, kata Syamsurizal, nantinya juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja Pemkab Siak untuk kedepannya, sekaligus menilai tingkat kemajuan sektor pembangunan yang sudah dicapai dan bagaimana solusi serta langkah yang akan diupayakan pemerintah untuk mmpercepat roda pembangunan daerah.

"Kami juga menginginkan dalam pembahasan rancangan perda ini kiranya dapat kita fokuskan bagaimana jangkauan dari prioritas program yang sudah disampaikan oleh kepala daerah sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengukurkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan visi misi Kabupaten Siak.

Fraksi Demokrat menyampaikan hendaknya sama-sama memiliki komitmen yang sama untuk terus melakukan inovasi yang dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan pembangunan daerah.***

Rusmin

Fraksi HAN-NAS Minta Pemkab Siak Tetap Optimalkan Kinerja

Fraksi HAN-NAS DPRD Siak, melalui juru bicara Rusmin, menyampaikan pandangan umum terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan sebesar Rp 265,949 milyar  atau 113,45 persen dari target.

Walaupun dari keseluruhan melebihi target, Pemerintah Daerah Siak diminta untuk tetap mengoptimalkan kinerja untuk hasl yang baik.

Kemudian, kata Rusmin, dalam belanja pegawai maupun barang, diharapkan agar pemerintah daerah lebih efisien dan mengutamakan manfaat serta prioritas.

Selain itu,  diketahui penduduk Siak tahun 2020 hanya 457.940 jiwa, namun telah terjadi peningkatan pengangguran dan kemiskinan. 

Dikatakan,  bericara masalah kemikinan, upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin bukan hanya mencakup upaya pengembangan kegiatan produktif, tetapi juga menyangkut  upaya pemberdayaan yang dapat menjamin keluarga miskin memperoleh apa yang sebetulnya menjadi haknya, khususnya kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak.

Diharapkan, pemerintah daerah nantinya memberikan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dengan melihat atau menganalisa penyebab terjadinya kemiskinan itu sendiri.

Sedangkan terkait pengangguran yang meningkat mencapai 5,80%, diharapkan  pemerintah daerah membuat program yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dan menekankan kepada perusahaan yang berada di lingkungan Kabupaten Siak untuk mengutamakan putra putri daerah sebagai pekerja diperusahaan tersebut.

Kemudian, memberikan program untuk meningkatkan memberikan program untuk meningkatkan skill SDM yang berdaya saing. Dan peran Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan  terhadap perusahaan yang berada di Kabupaten Siak dalam hal kesejahteraan pekerja.

Kondisi mengenai adanya Pandemi Covid-19, memberikan pemahaman terhadap upaya penanggulangan, saat ini diperlukan beberapa tindakan khusus dalam menghadapinya, dan praktiknya negara atau daerah memberlakukan kebijakan isolasi, karantina dan pembatasan sosial dalam upaya mencegah penularan dengan level komitmen dan efektivitas yang berbeda.

Fraksi HAN-NAS, dalam pancangannya menyampaikan pemerintah daerah diminta melakukan kajian dan optimalisasi pemanfaatan bangunan-bangunan yang sudah didirikan, karena saat ini masih banyak yang belum ditempati atau dimanfaatkan secara produktif seperti bangunan Pasar Raya Benteng Hulu, Kecamatan Mempura.***

Berita Terkait :

• Bupati Siak Alfedri dan Wakil Bupati Husni Gelar Syukuran 0
• Bupati Alfedri Terima Audiensi IPM Kabupaten Siak - Bengkalis 0
• Pemkab Siak dan PT Jasa Raharja Tanam 400 Bibit Matoa dan Sirsak 0
• PKK dan Dekranasda Siak Gandeng RAPP 0
• Pemkab Siak, PT RAPP dan Masjid Islamik Center Santuni 600 Anak Yatim0