- Polres Indragiri Hilir Gelar Apel Gabungan Peringati Hari Buruh sedunia 2026
- Sindikat Narkoba Lintas Negara Dibekuk di Meranti, Polda Riau Sita 27 Kg Sabu
- Wawako Pekanbaru Markarius Anwar Tekankan Pentingnya Sinergi di ASWAKADA 2026
- Angggota DPR RI Hendry Munief Berikan Catatan Penting saat Musrenbang RKPD 2027 Pemprov Riau
- Pertandingan Tinju Menambah Semarak Hari Jadi Kota Dumai ke 27
- Kontribusi Besar Alih Daya PDC dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Energi Bagi Negeri
- KNARA Gelar Rapat Akbar di Inhu, Konflik HTI dan HGU Jadi Perhatian
- Bupati Asmar Minta JCH Meranti Doakan Kebaikan untuk Daerah
- Kejari Meranti Kembali Galakkan Jaksa Masuk Sekolah Ajak Siswa Sadar Dengan Hukum
- Saat Wisuda Sekolah Wirausaha Aisyiyah Riau, Hendry Munief Sebut Perempuan Berpotensi Gerakkan UMKM
Apresiasi Presiden Cabut Izin Tambang, Hendry Munief Minta Pulihkan Kawasan Wisata Raja Ampat

Pekanbaru, VokalOnline.Com - Tindakan presiden mencabut empat izin tambang di sekitar Kawasan Wisata Raja Ampat diapresiasi banyak pihak. Namun tindakan tidak hanya disana, terpenting bagaimana pemulihan kawasan wisata setelah keputusan itu keluar.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA saat dihubungi pada Rabu (11/6/2025) pagi. Kawasan Wisata Raja Ampat sudah dirusak oleh Tambang Nikel beberapa tahun belakangan baik secara fisik atau nama baik.
"Raja Ampat ini destinasi wisata internasional. Isu tambang sekitar kawasan ini sudah beredar di mana-mana. Maka ada dua kita minta, rehabilitasi infrastrukturnya, rehabilitasi nama baiknya." terang Hendry Munief.
Dua hal ini menurutnya penting untuk dilakukan. Nama baik Raja Ampat sudah mulai tercemar karena perusakan lingkungan. Walaupun IUP dicabut, tentunya kepada perusahaan-perusahaan yang dicabut IUP-nya tersebut, tetap harus ada kewajiban untuk melakukan pemulihan.
"Harus ada investigasi pemerintah atas dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas tambang selama ini. Harus ada rehabilitasi, revitalisasi, restorasi, penghijauan atas kawasan terdampak. Maka, itu bagian dari tanggung jawab perusahaan yang telah menjalankan IUP disana selama ini." tegasnya.
Secara nama baik, pemerintah memiliki tanggung jawab menjelaskan kepada dunia internasional bagaimana komitmen pemerintah atas pengembangan kawasan wisata berkelanjutan. (del)
Berita Terkait :
_Black11.png)









