- Yayasan Umat Beragama Buddha Kepulauan Meranti Gelar Buka Puasa Bersama di Lapas Selatpanjang
- Wakil Bupati Muzamil Baharudin Safari Ramadhan di Desa Insit Kecamatan Tebingtinggi Barat
- Wakil Bupati Muzamil Lantik 9 Pejabat Pemkab Kepulauan Meranti
- Peduli Lingkungan Sekitar Pabrik PT SBL, Salurkan Bantuan ke Masyarakat Sekitar
- KPSB Kepulauan Meranti Berbagi Takjil di Bulan Ramadan
- Plh Sekda Siak Luruskan Informasi Tentang Penundaan Pembayaran THR
- Pesantren Kilat dan Berbagi Takjil, Inisiatif SDN 017 Sungai Guntung dalam Memaknai Ramadhan
- PT KAS Terus Berperan Aktif dalam Pembangunan Sarana Ibadah di Inhu
- SMA 7 Bagikan 150 Paket Bansos Untuk Siswa dan Masyarakat Sekitar
- Kepedulian SMAN 8 Pekanbaru: Menyalurkan Bantuan Sosial kepada Siswa Kurang Mampu dan Masyarakat
AS Tuduh Lima Perusahaan Di China Dukung Militer Rusia

Washington, VokalOnline.Com - Pemerintah AS pada Selasa (28/6) menuduh lima perusahaan di China mendukung militer dan basis industri pertahanan Rusia, menyusul invasi Moskow di Ukraina.
Kelima perusahaan itu termasuk di antara 36 perusahaan yang ditambahkan ke dalam daftar hitam perdagangan pemerintah AS.
Menurut data Daftar Federal AS, sejumlah perusahaan yang menjadi target daftar hitam itu berasal dari Rusia, Uni Emirat Arab, Lithuania, Pakistan, Singapura, Inggris, Uzbekistan, dan Vietnam.
"Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang kuat kepada entitas dan individu di seluruh dunia bahwa jika mereka berusaha untuk mendukung Rusia, Amerika Serikat akan menghentikan mereka," kata Wakil Menteri Perdagangan AS untuk Industri dan Keamanan Alan Estevez dalam sebuah pernyataan setelah daftar hitam itu diumumkan.
Amerika Serikat telah bergabung dengan negara-negara sekutunya untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasi Rusia di Ukraina pada 24 Februari dengan memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan dan oligarki Rusia.
Moskow menyebut aksinya di Ukraina itu sebagai "operasi militer khusus".
AS juga menambahkan sejumlah perusahaan dan entitas lainnya ke daftar hitam perdagangannya.
Walaupun para pejabat AS sebelumnya menegaskan bahwa China secara umum mematuhi pembatasan, pemerintah AS telah berjanji untuk memantau kepatuhan dan menegakkan peraturan sanksi dengan ketat.
"Kami tidak akan ragu untuk bertindak terhadap berbagai pihak, di mana pun mereka berada, jika mereka melanggar hukum AS," kata Asisten Menteri Perdagangan AS untuk Administrasi Ekspor Thea Rozman Kendler dalam pernyataan yang sama. **Fira
Berita Terkait :
- Menperin Tawarkan Insentif Guna Tarik Investasi Industri Atsiri0
- Ratusan Atlet Dari 23 Provinsi Bersaing Dalam Kejurnas Panahan Senior0
- Sekuel Ghostbusters Afterlife Akan Tayang Jelang Natal 20230
- Fitur Baru Di Grup Facebook, Bisa Buat Kanal Obrolan Baru0
- Pengamat Militer Sebut 3 Makna Ibu Negara Iriana Hadir Di Ukraina0
