BEM Se-Riau Sampaikan 3 Tuntutan Dan Gantungkan Pocong Dipagar Kantor Gubernur, Simbol Matinya Hati

PEKANBARU, VokalOnline.Com - Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan gabungan BEM Se-Riau mengelar aksi demo di depan kantor Gubernur Riau, Jum’at (12/07/2024).

Demo tersebut mengevaluasi kerja Pj Gubernur Riau SF Hariyanto terkait Infrastruktur, Konflik Agraria dan Pendidikan yang memprihatikan.

Pendemo meminta bertemu dengan SF Hariayanto namun yang hadir mewakili Pemprov Riau Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Masrul Kasmy,pak Pj Gubernur lagi ke Tembilahan menijau bencana abrisi.

Lanjut Masrul mempersilahkan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutannya dan akan disampaikan kepada Pj Gubernur Riau,saya akan menyampaikan aspirasi adik – adik mahasiswa kepada pak Pj Gubernur dan nanti kita berijawaban secara tertulis,”ucap Masrul.

Kesal dengan kehadiran Masrul yang tidak sesuai dengan harapan pendemo,akhirnya para pendemo mempersilahkan Masrul masuk kantor lagi ,karena mereka akan menunggu Pj Gubernur pulang dari Kabupaten Inhil.

Menunggu Pj Gubernur pulang dari Tembilahan para mahasiswa demo  berusaha  mendorong pintu pagar kantor Gubernur,untuk bisa masuk guna menunggu pulangnya Pj Gubernur dari Tembilahan. Aksi ini terjadi sedikit dorongan dari pihak aparat sehingga aksi ini tidak dapat masuk.

Alfikri Habibullah selaku Ketua Koordinator BEM Se-Riau saat di temui sejumlah awak media mengatakan digelarnya aksi ini karena Pj Gubernur Riau kurang peka terhadap permasalahan Infrastruktur, Konflik Agraria dan Pendidikan yang memprihatikan.

Sama – sama kita ketahui bahwa Riau dinobatkan menjadi daerah nomor 1 jalan terburuk paling panjang di Indonesia.

Jika kita lihat Provinsi Riau merupakan salah satu daerah kaya sumber daya alamnya yang memilik diatas bawahnya minyak, seharusnya Riau hari ini tidak menjadi daerah yang memiliki jalan terburuk terpanjang di Indonesia.

Ini karena apa ,karena Pejabatnya lebih suka bergaya Hedon,lihat Hotel Riau yang dibangun di Jakarta yang dibangga-banggakan,padahal masih banyak masyarakat Riau sudah menjadi korban dijalanan karena melalui jalan – jalan yang berlubang.

Belum lagi keluhan masyarakat kurang mampu yang datang dari daerah – daerah untuk berobat ke Rumah Sakit Arifin Achmad,yang tidak memiliki keluarga di Pekanbaru harus mencari tempat tinggal dan harus mengantri berjam – jam untuk berobat serta minimnya fasilitas ruang tunggu di RSUD Arifin Achmad terutama di Gedung Radio terapy yang hanya disediakan kursi - kursi dari plastik dan tak jarang juga warga yang berobat duduk di koridor dekat Gedung tersebut.

Harusnya ini yang di pikirkan oleh Pj Gubernur yaitu untuk membangun rumah singgah untuk masyarakatnya yang kurang mampu yang berobat di Pekanbaru,”ucap Fikri geram.

Terkait permasalahan Konflik Agraria tidak akan bisa terselesaikan karena pemerintah terkesan takut dengan mafia mafia tanah,dan hingga saat ini kami belum melihat disahkanya SK Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Jadi  tingginya persoalan konflik lahan di Provinsi Riau tidak terlepas dari belum ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Artinya sambung Alfikri belum adanya keseriusan pemerintah menyelesaikan konflik agraria ini, ini bisa kita lihat diberbagai daerah konflik agraria ini selalu terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, sungguh ironis  tanah ulayat pun habis digarap oleh mafia tanah dimana masyarakat yang telah tinggal di desa tersebut berpuluh tahun harus kehilangan tanahnya,"ungkap Alfikri.

Kemudian permasalahan pendidikan yang sungguh memprihatinkan, masih ada kegiatan belajar mengajar masih menumpang, padahal pemprov Riau telah meluncurkan dana sebesar Rp. 60 milyar pada tahun 2023 untuk membangun 18 Unit Sekolah Baru (USB) SMA dan SMK di Kabupaten dan Kota. 

Dari 18 USB yang dibangun baru 9 Unit Sekolah Baru tersebut di Resmikan, lalu sisanya 9 USB lagi hingga kini belum jelas statusnya apakah sudah selesai pembangunannya, "tutur Alfikri.

Disebut Alfikri coba lihat proyek pembangunan SMAN 17 Pekanbaru yang berada di Jalan Fajar Ujung Kecamatan Payung sekali, sudah hampir 1 tahun belum selesai, kabarnya proyek senilai 2 M memelihara lebih di hentikan. 

Akibat dihentikan proyek tersebut kegiatan belajar mengajar SMAN 17 masih menumpang di Gedung PGRI Jalan Lobak Kelurahan Delima. 

Dan kami juga lihat akhir ini banyaknya sorotan dari berbagai elemen masyarakat terkait dugaan penyimpangan pembangunan proyek SMK serta jarang ngantornya Kabid SMK Riau, Arden Simeru dan tentu kami berharap Pj Gubernur Riau untuk segera mencopot Arden sebagai Kabid SMK agar program pendidikan vokasi berjalan sesuai harapan masyarakat.

Padahal menurut Alfikri kemarin Riau digadang gadangkan sebagai role model atau percontohan untuk pendidikan vokasi melalui program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK).

Karena program ini merupakan salah satu strategis penting dari dunia pendidikan di Indonesia, terutama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menekan angka pengangguran, maka kiranya pemangku kebijakan di dinas pendidikan Riau harus benar benar orang yang faham dengan ini.

Selain itu kami dalam waktu dekat akan berkunjung ke disdik Riau untuk menyampaikan permasalahan pembangunan sekolah baru dan pelaksanaan PPDB SMA dan SMK ,"jelas Alfikri.

Ditempat yang sama Ketua Koordinator BEM Se-Riau Kota Pekanbaru, Ikhsan Maulana menjelaskan bahwa poster dan replika pocong yang kami gantungkan di pagar kantor gubernur tersebut, itu sebagai simbol matinya hati nurani dari pejabat  ini terhadap persoalan yang kami sampaikan tadi. 

Semoga aksi ini bisa menjadi perhatian Pj Gubernur Riau untuk menyelesaikan tiga tuntutan kami yakni permasalahan Infrastruktur, konflik agraria dan pendidikan,"ujar Maulana ***Vol(Mp)

Berita Terkait :