- Diskusi dengan Wartawan, Syahrul Aidi Dorong Solusi Krisis Media Massa
- Gaungkan Semangat Hari Bumi, PEP Lirik Ajak Masyarakat Ubah Sampah Jadi Bernilai
- Pemkab Kuansing dan RAPP Perkuat Sinergi Percepatan Penurunan Stunting
- 21 Perkara Inkracht Dimusnakan Barang Bukti di Kejari Meranti
- 110 Jemaah Calon Haji Meranti Akan Berangkatkan Senin di Embarkasi Batam
- Rianto SH, MH Disorot, 70-an Peserta Ramaikan Seleksi KI Sumut 2026
- FORKI Riau Fokus TC Penuh Jelang Kejurnas Bandung, Perangkingan Atlet Digelar 26 April
- Temui Menteri ATR/BPN dan Dirjen Migas, Bupati Afni Perjuangkan Hak Rakyat Kandis dan Minas
- Pengedar Ganja di Banglas Dibekuk Berkat Layanan 110, Polisi Amankan BB dan Tes Urine Positif
- Stok BBM Kepulauan Meranti Aman, Warga Diimbau Beli di SPBU Sesuai Ketentuan UUD 1945
Biaya Membengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kekurangan Dana

VokalOnline.Com - Pembangunan proyek Kereta Cepat-Jakarta Bandung kekurangan dana. Hal itu disiratkan oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (9/11) kemarin.
Ia menambahkan masalah itu terjadi karena pembengkakan biaya pembangunan proyek. Sebelumnya, pembengkakan biaya berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US$1,17 miliar atau Rp17,64 triliun.
Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US$273,03 juta menjadi US$1,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).
Supaya masalah itu bisa segera diatasi, pihaknya membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 3,2 triliun. PMN ini ia harapkan bisa cair paling lambat akhir tahun ini agar penyelesaian proyek bisa sesuai dengan target.
"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.
Ia mengatakan selain dari tambahan PMN, pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun.
Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.
"Dari Rp21,7 triliun ini, maka harapannya 25 persen dipenuhi oleh ekuitas, 60 persen dipenuhi dari porsi Indonesia dan China 40 persen," jelasnya.**Syafira
Berita Terkait :
- Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan0
- Jokowi dan Xi Jinping Batal Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung0
- Aturan No Work No Pay Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?0
- Facebook PHK 11 Ribu Karyawan Imbas Penurunan Pasar Iklan0
- Menaker Pastikan UMP 2023 Naik Sesuai Tuntutan Buruh?0
_Black11.png)









