- APBD Kepulauan Meranti 2026 Disahkan Rp 1,162 Triliun
- Bupati Meranti Asmar Bagikan 1.800 Takjil Ramadan di Tiga Titik Kota Selatpanjang
- RAPP Tegaskan Komitmen Cegah Karhutla di Riau Melalui Sistem Kesiapsiagaan Terpadu
- Syahrul Aidi Buka Rumah Aspirasi, Targetkan Wadah Pengembangan Komunitas dan Keahlian
- Batin Model: Suku Talang Mamak Dukung Penuh Operasional Kebun Agrinas di Eks PT SAL
- Tim Raga Beraksi Berantas Premanisme dan Genk Motor di Pelalawan
- Sinergi Pemkab dan Swasta, Bupati Asmar Resmikan Jalan Batang Malas–Tenan Sepanjang 1,8 Km
- Karmila Sari Puji Harmoni Cap Go Meh dan Ramadan di Rohil: Bentuk Penghormatan Sesama
- Anggota DPR RI Hendry Munief Serahkan Mobil Operasional ke DPW PKS Riau
- Pengurus IKA FKIP dan BEM Unri Dilantik
Ketua APPSI Inhil Sampaikan Keluhan dan Pertanyaan Soal Kendala Perkebunan Sawit pada Diskusi Publik

INHIL, Vokalonline.com – Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyampaikan sejumlah pertanyaan penting serta keluh kesah masyarakat pelaku usaha dalam Diskusi Publik bertajuk “Tantangan dan Peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Rakyat” yang diadakan di Kabupaten Indragiri Hilir.
Dalam forum tersebut, Ketua APPSI Inhil Alex Saputra menyoroti permasalahan perkebunan kelapa sawit yang hingga kini masih menjadi salah satu sektor strategis penopang perekonomian daerah, namun dihadapkan pada berbagai kendala serius, khususnya di Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hilir.
Ia mengungkapkan bahwa potensi besar sektor perkebunan sawit belum sepenuhnya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat maupun optimalisasi PAD daerah. Berbagai permasalahan seperti legalitas lahan, tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya kebijakan keberpihakan kepada petani kecil dan pelaku usaha lokal menjadi hambatan utama.
“Perkebunan sawit ini seharusnya menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD dan perekonomian rakyat. Namun kenyataannya, banyak kebun rakyat yang terkendala izin, akses pasar, dan minim pendampingan. Ini perlu dijawab bersama,” tegas Alex Saputra dalam forum diskusi tersebut.
Selain itu, ia juga menganalisis sejauh mana kontribusi sektor sawit terhadap PAD Kabupaten Inhil serta transparansi pengelolaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya pedagang pasar, petani, dan UMKM yang berada di sekitar kawasan perkebunan.
APPSI Inhil berharap melalui diskusi publik ini, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait dapat lebih serius merumuskan solusi konkret, regulasi yang berpihak pada rakyat, serta sinergi lintas sektor guna menjadikan perkebunan sawit tidak hanya sebagai komoditas unggulan, tetapi juga sebagai sumber PAD yang adil dan berkelanjutan.
“PAD untuk rakyat bukan sekedar slogan. Harus ada keberanian kebijakan agar potensi sawit benar-benar kembali kepada masyarakat dan daerah,” tutupnya.
Diskusi publik tersebut dihadiri oleh pemateri dari berbagai unsur, yakni, Anggota DPRD Provinsi Riau Fraksi PDIP Andi Dharma Taufik, Kepala UPT Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Riau H. Ruslan, M.Pdi, Kepala Bapenda Kabupaten Inhil Efrizon, S.Ip, M.Ec.Dev, Akademisi Dosen Jamri, SH. MH, serta tamu undangan mulai dari perwakilan pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan yang sama-sama memberikan pandangan terkait tantangan dan peluang peningkatan PAD di Kabupaten Indragiri Hilir.**
Berita Terkait :
- Bupati Rohul Tinjau Pos Pengamanan PSU0
- Bawaslu Sambut Ide KPU Kampar Jemput Bola ke Desa0
- Rekening Nasabah Beberapa Kali Dibobol, Sistem Keamanan Bank Riau Lemah?0
- Bank Riau Kepri Ganti Uang Rp1,3 Miliar Nasabah yang Dibobol, Uang dari Mana?0
- 20 Polsek di Riau Tak Berwenang Lagi Tangani Perkara Pidana0
_Black11.png)









