- Sosialisasi Bahaya Narkoba untuk Remaja: Dampak Jangka Panjang pada Otak dan Kesehatan Mental
- ASITA Riau Harap PLT Gubernur Riau Bisa Realisasikan Bandara Udara Baru di Riau
- Business Matching: Rakerda ASITA Riau Hadirkan Pengusaha Wisata Malaysia 2026
- Amerika Bergolak dan Penuh Demonstran; Matinya Seorang Penyair Wanita, Dituduh Sebagai Teroris Domes
- Parisman Ihwan Resmi Buka Forki Riau Open Championship
- Peresmian Kantor SpektrumID.com: Langkah Baru PT Delif Mitra Sejahtera dalam Dunia Digital
- HUT ke-55 ASITA: Mewujudkan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045
- Syahrul Aidi Tinjau Pembangunan Jalan Koto Damai-Suka Menanti yang Berasal dari Inpres 2025
- Bupati Asmar Pimpin Upacara HAB ke-80 Kemenag, Tegaskan Kerukunan Sebagai Energi Pembangunan
- Polres Inhil Gelar Zoom Meeting dan Panen Raya Jagung Kuartal I 2026 Dukung Swasembada Pangan
Opini: PWI, Fitnah, dan Pertarungan Hendry Ch Bangun vs Akhmad Munir
Oleh: Junaidi Rusli

Jakarta, VokalOnline.Com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sedang menghadapi ujian besar. Dua tokoh, Hendry Ch Bangun (HCB) dan Akhmad Munir, kini menjadi poros utama dalam Kongres Dipercepat PWI.
Hendry sebelumnya digempur isu korupsi dana hibah BUMN. Tuduhan ini bahkan dijadikan bahan manuver oleh kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin Zulmansyah Sekedang dan didukung oleh Munir. Sayangnya, isu itu dimainkan tanpa memenuhi prinsip dasar jurnalisme: cover both side.
Faktanya, Polda Metro Jaya telah menyatakan tuduhan itu tidak terbukti. Melalui SP2 Lid bernomor B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum tertanggal 10 Juni 2025, penyelidikan resmi dihentikan. Surat itu ditandatangani oleh Kasubdit Kamneg, AKBP Akta Wijaya Pramasakti.
Artinya, tuduhan yang sempat menodai reputasi Hendry tidak memiliki dasar hukum. Tetapi kerusakan sudah terjadi: opini publik telanjur digiring untuk melihat PWI melalui kacamata fitnah.
Kini, setelah tercapai islah, Kongres Dipercepat digelar. Hendry dan Munir maju sebagai kandidat ketua umum. Namun pertarungan ini bukan sekadar soal figur, melainkan soal nilai: apakah PWI akan dibangun di atas fitnah dan intrik, atau kembali ke khittah sebagai rumah wartawan yang menjunjung etika?
Pemilik suara yang diemban pengurus provinsi di seluruh daerah tidak boleh menjadi sekadar penonton. Mereka harus menggunakan hak suara untuk memilih dengan jernih: siapa yang terbukti bersih, siapa yang membiarkan fitnah menjadi senjata.
Kongres Dipercepat PWI akan menjadi titik balik. Sejarah akan mencatat apakah PWI runtuh karena permainan politik internal, atau justru bangkit karena memilih pemimpin yang menjaga marwah profesi wartawan.(**)
Berita Terkait :
_Black11.png)









