Palestina Ogah Sertakan Hamas di Pemerintahan Baru Usai Perang di Gaza

Jakarta, VokalOnline.Com - Palestina menolak menyertakan Hamas dalam pembentukan pemerintahan baru ketika agresi Israel di Jalur Gaza berakhir.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki meyakini Hamas pasti mengerti alasan mereka tak boleh menjadi bagian pemerintahan baru di Palestina.

Hamas merupakan kelompok yang mengontrol Jalur Gaza dan kini sedang berperang dengan Israel. Al Maliki mengatakan pemerintahan "teknokratis" diperlukan tanpa kelompok yang selama ini kerap berperang sengit dengan Israel.

"Saat ini bukan waktunya membentuk pemerintahan koalisi nasional," ujar Al Maliki pada Rabu (28/2), dikutip Al Arabiya.

Dia kemudian berkata, "Sekarang bukan waktunya bagi pemerintahan di mana Hamas akan menjadi bagiannya."

Jika hal itu terjadi, kata dia, Palestina akan diboikot sejumlah negara seperti yang terjadi sebelumnya.

"Kami tak ingin berada dalam situasi seperti itu. Kami ingin diterima dan terlibat penuh dengan komunitas internasional," ungkap Al Maliki.

Lebih lanjut, Al Maliki menyatakan prioritas Palestina saat ini adalah melibatkan komunitas internasional.

Dia berharap mereka bisa memberi bantuan darurat bagi warga dan pembangunan kembali Gaza usai agresi Israel.

Jika situasinya sudah mereda, kata Al Maliki, barulah pemerintah bisa mempertimbangkan opsi yang lain. Namun, tahap pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan Palestina.

"Bagaimana menghentikan perang gila ini dan bagaimana bisa melindungi rakyat Palestina," ujar dia.

"Itulah mengapa saya pikir Hamas harus memahami hal ini, dan saya yakin mereka mendukung gagasan untuk membentuk pemerintahan teknokratis saat ini," imbuh Al Maliki.

Pemerintahan saat ini terdiri dari para ahli, individu-individu yang berkomitmen penuh untuk mengambil alih kendali dan tanggung jawab di masa yang sulit.

Jika situasi sudah stabil, lanjut Al Maliki, barulah pemerintah bisa memikirkan pemilihan umum.

"Dan setelah pemilu, hasil pemilu akan menentukan jenis pemerintahan yang akan memerintah negara Palestina nantinya," ujar dia.

Israel masih melancarkan agresi ke Palestina sejak 7 Oktober. Mereka juga mendeklarasikan perang melawan Hamas.

Imbas serangan pasukan Israel, 30.000 jiwa di Palestina meninggal dan ratusan ribu rumah warga hancur.(fit)**

Berita Terkait :

• Berkunjung Ke Desa Berwarna Ungu di Pulau Borahae Korea Selatan0
• Khao San Road Menjadi Destinasi Wajib Backpacker Dunia 0
• Kai Exo, Artis Pertama Yang Buat Koleksi Bareng Gucci0
• Pemimpin Iran Sebut Iran Bisa Perkaya Uranium Hingga 60 Persen0
• Kawanan Penculik Nigeria Membebaskan 53 Sandera0