Publik Desak DPRD Inhil Tolak Rencana Pembelian Mobil Dinas Baru Bupati dan Wakil Bupati Inhil

Ilustrasi

INHIL, Vokalonline.com - Belum genap satu tahun, kinerja Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman dan Wakil Bupati Yuliantini justru menuai kecaman publik. 

Rencana pembelian mobil dinas baru dan speedboad dinas baru yang nilai ditaksir mencapai miliaran rupiah memantik gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat Inhil.

Masyarakat menilai langkah ini mencederai upaya penghematan yang digalakkan pemerintah pusat, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. 

Ketua DPD INPEST Kabupaten Indragiri Hilir, Syahwani S.Kom, CLA, menyampaikan mendalami kebijakan tersebut. Aktivis yang sering mengulas kebijakan Pemerintah itu, menilai pembelian mobil dinas baru tidak mencerminkan prioritas pembangunan daerah. 

“Ini tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Hal semacam ini sebaiknya dikurangi,” tegasnya.

“Kami menyayangkan keputusan itu, kami berharap DPRD dapat menyisir dan mencoret setiap mata anggaran, terutama dalam pembahasan APBD 2026 yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” sambungnya kembali.

Rencana pembelian mobil dinas baru dan speedboad dinas baru ini juga dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan yang tengah digalakkan pemerintah pusat. 

Pembelian mobil dinas baru dan speedboad dinas baru ini juga memicu pertanyaan tentang prioritas pembangunan daerah. Apakah pemerintah daerah lebih mengutamakan kemewahan pejabat dibandingkan kebutuhan masyarakat?

Masyarakat Inhil berharap agar DPRD dapat menolak rencana pembelian mobil dinas baru dan speedboad dinas baru ini. Mereka juga berharap agar pemerintah daerah dapat lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat daripada kemewahan pejabat.

Invest Inhil juga menilai bahwa pembelian mobil dinas baru tidak mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini, masyarakat Inhil berharap agar pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran daerah. Mereka tidak ingin melihat uang rakyat digunakan untuk kemewahan pejabat.

Untuk perimbangan berita memastikan hal ini, media telah mengkonfirmasi Sekda Inhil, H. Tantawi Jauhari selaku Ketua TAPD Inhil dan Iwan Taruna selaku Ketua Banggar DPRD Inhil terkait rencana Pengadaan mobil Dinas baru Bupati dan Wakil Bupati Inhil. Namun hingga berita ini diterbitkan baik itu Sekda Inhil maupun Ketua DPRD Inhil sama-sama belum memberikan jawaban.(*)

Berita Terkait :

• IRT di Kempas Jadi Korban Pembunuhan Gara-gara Buah Sawit Busuk0