IKN di Bukit Soeharto, Antara Tahura dan Nama Besar Presiden Kedua

Kutai Kartanegara, VokalOnlineCom - Dalam sebuah rapat tertutup dengan menteri-menterinya di Istana pada akhir April 2019, Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja memenangi Pilpres untuk kali kedua meminta para pembantunya mempersiapkan rencana mencari ibu kota baru di Kalimantan.

Kala itu mencuat sejumlah wilayah yang akan menjadi calon IKN, termasuk Palangka Raya di Kalimantan Tengah yang pernah dijanjikan Presiden pertama RI Sukarno akan menjadi ibu kota negara.

Selain kota itu, sejumlah wilayah lain yang masuk hitungan adalah Katingan, Gunungmas, Pulang Pisau yang juga di Kalimantan Tengah, dan kawasan Samboja-letak Bukit Soeharto-di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 

Jokowi menindaklanjuti rapat tersebut dengan melakukan survei ke daerah calon ibu kota baru. Bukit Soeharto yang pertama disambanginya pada 7 Mei 2019. Didampingi Kepala Bappenas kala itu, Bambang Brodjonegoro, Jokowi menyusuri Bukit Soeharto. dilansir dari cnn indonesia.

"Saya melihat di sini semuanya sangat mendukung. Kebetulan lokasinya di tengah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Di Balikpapan ada airportnya, Samarinda ada airportnya. Jadi, tidak perlu buat airport lagi. Pelabuhan juga ada di Balikpapan," kata Jokowi usai kunjungan tersebut.

Hari berikutnya, Jokowi melanjutkan survei ke Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Dia berkata semua aspek, mulai dari persoalan lingkungan hingga sosial politik, harus dikaji. Belakangan, pusat IKN diputuskan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Itu letaknya sekitar 50 kilometer dari titik masuk Bukit Soeharto di KM 38 Simpang Samboja.

Bukit Soeharto, yang semula dicoret dari wilayah IKN karena merupakan hutan lindung, akhirnya masuk juga dalam perencanaan kawasan tersebut. Bappenas mengungkapkan hal itu dilakukan guna menjaga dan merawat hutan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pusat pemerintahan. Awalnya Bappenas tidak memasukkan kawasan Bukit Soeharto sebagai bagian dari ibu kota baru karena mengira wilayah dengan luas 64 ribu hektare tersebut hanyalah hutan biasa.

"Bukit Soeharto awalnya enggak masuk (wilayah IKN) waktu itu, karena kita pikir itu hutan kan. Justru sekarang dimasukkan supaya bisa dijaga," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy S Prawiradinata dalam Beranda Nusantara, Rabu (23/2). Lebih lanjut Rudy mengatakan Bukit Soeharto memiliki wilayah pertambangan hingga kelapa sawit yang harus dikembalikan fungsinya menjadi hutan.

"Kami diskusikan dengan ahli lingkungan dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sebaiknya daerah yang dilindungi dimasukin saja agar lebih mudah menjaganya kalau ada di bawah wilayah Ibu Kota Negara," imbuhnya.

Presiden Kedua RI Soeharto

Dari namanya, masyarakat awam mungkin melihat penamaan bukit itu terkait dengan penguasa orde baru Jenderal Besar (Purn) Soeharto. Pun demikian ketika CNNIndonesia.com melintas di sana, dan berbincang dengan sejumlah pemilik warung kopi dan penduduk di sekeliling dan wilayah Bukit Soeharto.

"Dari nama presiden ya [Presiden kedua RI Soeharto]," ujar Risma (31), yang telah berkeluarga dan menetap di sekitar Bukit Soeharto sejak 2012 silam, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar. Apa yang diutarakan itu pun serupa dengan tercantum di situs indonesia.go.id, yang mencatat penamaan lokasi itu berkaitan dengan perhatian Presiden Soeharto kepada kawasan konservasi. Saat itu, Soeharto menempuh jalur darat dengan jarak sekitar 120 kilometer Balikpapan-Samarinda untuk berkunjung ke hutan tersebut.

"Barangkali saja kualitas infrastruktur jalan yang menghubungkan kedua kota tersebut ketika itu masih sangat buruk. Akibatnya momen perjalanan itu tentu dirasakan cukup heroik," dikutip dari situs indonesia.go.id, Rabu (2/3).**vol/jn