Menghadapi Pemilu 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru Menggelar Workshop

Pekanbaru, VokalOnline Com - Menghadapi Pemilu 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru Menggelar Workshop dengan tema "Orientasi Isu-isu Sosial Keagamaan dan Sosial Politik Menghadapi Tahun Politik 2024" di Kantor Camat Sukajadi, Selasa (18/7/2023).

Hadir dalam agenda tersebut Ketua MUI Pekanbaru H. Akbarizan, Sekretaris MUI Pekanbaru H.Erman Gani,  Ketua KPU Pekanbaru Anton Maskuri, Ketua Bawaslu Pekanbaru, Camat Sukajadi serta Lurah se- Sukajadi, Ketua MUI Sukajadi beserta Sekretaris dan 60 peserta perwakilan pengurus masjid, BKMT dan pemilih pemula.

Dalam sambutannya, H.Akbarizan menghimbau semua warga Pekanbaru, terutama ummat muslim berperan aktif dalam menyukseskan tahun politik 2024 nanti. "Kita harus mengambil peran dalam politik ini, jangan sampai golput (tidak memilih), karena politik dalam Islam itu sangat penting," ungkap Mantan Dekan Fakultas Syariah dan Keuangan UIN Suska ini.

Lebih jauh dikatakannya, pada tahun 2024 nanti, rakyat akan memilih pemimpin baru yang akan menentukan nasib bangsa kedepannya. "Maka berhati-hatilah dalam memilih, kenalilah calon pemimpin yang kita yakini mampu menjadi pemimpin yang adil sehingga nantinya kita semua bisa hidup sejahtera," ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua MUI Sukajadi Kastarudin mengatakan, melalui workshop tersebut diharapkan masyarakat semakin cerdas dalam memilih dan pesta demokrasi 2024 berjalan sukses tanpa adanya huru-hara yang akan mencederai pelaksanaannya.

'Target kita Pemilu nanti berjalan damai dan tidak ada pihak yang mempolitisasi lembaga keagamaan ataupun rumah ibadah yang kita khawatirkan bisa memicu huru hara dan mencenderai demokrasi itu sendiri," tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Pekanbaru yang didaulat menjadi narasumber memaparkan beberapa hal terkait persiapan Pemilu 2024 nanti, termasuk usulan untuk mengurangi jumlah rekap C1.

"Berkaca dari kejadian tahun  2019 lalu, dimana banyak petugas KPPS banyak yang meninggal akibat kelelahan, makanya kita mengajukan pengurangan jumlah rekap formulir yang harus diisi petugas KPPS dari 11 menjadi 5 rekap saja," ungkapnya seraya mengatakan Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. (rls)**

Berita Terkait :

• Pemkab Meranti Sampaikan Jawaban atas Padum Fraksi DPRD 0
• 241 PPPK Kesehatan di Meranti Terima SK0
• DPRD Kepulauan Meranti Gelar Paripurna Pandangan Fraksi Terhadap Lima Ranperda Usulan Pemerintah0
• Pemkab Serahkan 5 Ranperda kepada DPRD Meranti0
• BPP Menetapkan Enam Proposal Lomba Karya Ilmiah Tingkat SLTA/sederajat Se-Kabupaten Bengkalis0