- Kabar Duka, Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia
- WKC Open Championship II 2026 Sukses Digelar, Inkai Prestasi Sabet Juara Umum
- Di Hadapan Perwakilan 150 Negara, Dr. Syahrul Aidi Kecam Keras Tindakan Israel di Timur Tengah
- Sambu Group Satukan Petani dan Industri dalam Kenduri Kelapa 2026
- Mitra SPPG se-Inhil Turun Tangan Ringankan Luka Korban Kebakaran di Pulau Kijang
- Polres Inhil Amankan Pengedar Sabu dan Ekstasi di Keritang
- Lapas Tembilahan Gelar Bakti Sosial, Salurkan 17 Paket Sembako untuk Keluarga Warga Binaan
- Konflik Agraria Inhu Petani Sungai Raya dan Sekip Hilir, Adian Napitupulu: Jangan Tekan Masyarakat
- RSUD Tengku Sulung Ajak Semua Elemen Beri Dukungan Pemulihan untuk Korban Kebakaran Pulau Kijang
- Polda Riau Kukuhkan 23 Duta Anti Narkoba, Kapolda: Panipahan Jadi 'Wake-Up Call' Bersama
Rakorsus Karhutla Gubri Kembali Perjuangkan Pegawai Honorer

JAKARTA, VokalOnline.Com - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menghadiri rapat koordinasi khusus (Rakorsus) pembahasan penanganan Karhutla yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud Md, yang juga dihadiri oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto, di Gedung Manggala Wanabakti KLHK Jakarta, Kamis (28/7/22).
Pada kesempatan itu, Gubri menyampaikan terkait dengan kebijakan pemerintah berkenaan dengan penghapusan pegawai honorer, tentu akan berimbas pada kerja operasional di lapangan dalam penanganan Karhutla.
Ia menyebutkan, kebanyakan dari anggota pemadam yang berjibaku ini masih berstatus honorer, sehingga dikhawatirkan kebijakan ini akan berdampak pada penanganan Karhutla di Riau.
"Kebanyakan anggota pemadam ini berstatus honorer, mereka yang sudah siap berjuang di lapangan ini, seharusnya tidak diberhentikan begitu saja, sementara mereka sudah terlatih dan terampil," ucapnya.
Orang nomor satu di Provinsi Riau ini mengharapkan kebijakan ini dapat dipertimbangkan lagi ditingkat pusat.
"Tidak mungkin tenaga honorer ditiadakan, siapa yang mau menjaga karhutla? tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan Polri saja. Butuh kolaborasi bersama," tutupnya.
Untuk diketahui, Syamsuar juga sempat memperjuangkan tenaga honorer ini dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Bali, serta juga pernah memperjuangkan ini kepada Wamendagri, John Wempi Wetipo dalam rapat koordinasi gubernur se Sumatera yang diselenggarakan di Pekanbaru beberapa waktu lalu. (***)
Berita Terkait :
- Datok Rajo Deko Kenegerian Bangkinang Minta Pengembalian 19 Ribu Hektare Lahan0
- Rapat Pengprov, Eko Pamuji Dikukuhkan Jadi Sekjen JMSI0
- Surat Terbuka untuk JMSI0
- Pemkot Jakbar Ajak 17 Sekolah Tergabung Dalam Satgas Santun0
- Dua Warga China Tak Bisa Berbahasa Indonesia Ini Eksplorasi Emas Di Tambang Liar0
_Black11.png)









