- Pemkab Kuansing dan RAPP Perkuat Sinergi Percepatan Penurunan Stunting
- 21 Perkara Inkracht Dimusnakan Barang Bukti di Kejari Meranti
- 110 Jemaah Calon Haji Meranti Akan Berangkatkan Senin di Embarkasi Batam
- Rianto SH, MH Disorot, 70-an Peserta Ramaikan Seleksi KI Sumut 2026
- FORKI Riau Fokus TC Penuh Jelang Kejurnas Bandung, Perangkingan Atlet Digelar 26 April
- Temui Menteri ATR/BPN dan Dirjen Migas, Bupati Afni Perjuangkan Hak Rakyat Kandis dan Minas
- Pengedar Ganja di Banglas Dibekuk Berkat Layanan 110, Polisi Amankan BB dan Tes Urine Positif
- Stok BBM Kepulauan Meranti Aman, Warga Diimbau Beli di SPBU Sesuai Ketentuan UUD 1945
- Pasutri Diringkus Sat Resnarkoba Polres Kep Meranti, Diduga Jadi Pengedar Ekstasi
- Pemkab Siak dan Utusan Presiden Luruskan Informasi Dokter Spesialis, Pelayanan Harus Tetap Berjalan
Alasan Iran Kaji Ulang Aturan Wajib Hijab yang Picu Demo Besar

Iran akhirnya mengkaji ulang aturan wajib hijab di tengah gelombang protes meluas menuntut keadilan bagi perempuan hingga jadi perhatian Piala Dunia 2022.
Jakarta, VokalOnline.Com - Iran akhirnya mengkaji ulang wajib hijab bagi perempuan, salah satu aturan yang memicu gelombang demonstrasi besar-besaran dua bulan terakhir.
Pemerintah akhirnya mengambil langkah soal aturan wajib hijab ini di tengah gelombang protes yang terus meluas. Demo menuntut keadilan bagi hak perempuan Iran bahkan menjadi perhatian di gelaran Piala Dunia 2022.
"Parlemen dan kehakiman sedang mengkaji [aturan itu]," ujar Jaksa Agung Iran, Mohammad Jafar Montazeri, seperti dikutip AFP, Sabtu (3/12).Montazeri tak menjabarkan lebih lanjut bagian mana dari hukum itu yang kemungkinan dapat diubah.Sebagaimana dilansir kantor berita berafiliasi dengan pemerintah ISNA, Montazeri hanya mengatakan bahwa tim pengkajian ulang itu sudah bertemu pada Rabu lalu "dan hasilnya dapat dilihat dalam satu atau dua pekan.""Kami tahu Anda merasa sedih saat menyaksikan [perempuan] tanpa hijab di kota-kota, apakah menurut Anda para pejabat diam tentang hal itu?" kata Montazeri seperti dikutip CNN."Sebagai seseorang yang bergerak di bidang masalah ini, saya katakan bahwa parlemen dan kehakiman bekerja, misalnya, baru kemarin kami mengadakan pertemuan dengan komisi kebudayaan parlemen, dan Anda akan melihat hasilnya dalam satu atau dua pekan ke depan," paparnya lagi.Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menegaskan bahwa landasan Islam sebenarnya sudah mengakar dalam konstitusi Iran."Namun, ada metode-metode penerapan konstitusi yang bisa fleksibel," ucap Raisi.Iran sendiri mulai memberlakukan wajib hijab untuk perempuan sejak April 1983, empat tahun setelah revolusi 1979. Revolusi itu meruntuhkan monarki Iran yang didukung Amerika Serikat.Belakangan, mulai muncul desakan untuk menghapuskan aturan ketat tersebut. Namun hingga kini, isu tersebut masih menjadi perdebatan yang sensitif.Di tengah perdebatan ini, kepolisian Iran masih terus menahan perempuan-perempuan yang kedapatan tak mematuhi aturan ketat soal hijab ini, termasuk Mahsa Amini.Namun, kasus Amini menjadi sorotan luas karena perempuan berusia 22 tahun itu meninggal dunia saat dalam penahanan polisi moral.Kematian Amini memicu gelombang protes besar-besaran di Iran. Tak hanya memprotes kematian Amini, para pengunjuk rasa juga menyuarakan penolakan atas aturan-aturan yang mengekang perempuan.
Berita Terkait :
- Kenapa PM Anwar Ibrahim Sulit Bentuk Kabinet Pemerintahan Malaysia?0
- MbS Disebut Ancam Perkosa Keluarga Eks Putra Mahkota Saudi0
- Pesawat Tempur China-Rusia Masuk Zona Pertahanan, Korsel Kerahkan Jet0
- Eks Presiden China Jiang Zemin, Tokoh Komunis Penggemar Film Hollywood0
- Bom Bunuh Diri Taliban Meledak di Pakistan, Tiga Orang Tewas0
_Black11.png)









